Kendari, portal.id – Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, S.TP., S.H., M.Si. mengikuti Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden yang digelar di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan ini merupakan agenda strategis dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029.
Dalam sambutan Gubernur Sultra yang dibacakan
Wakil Gubernur Sultra, Hugua menyampaikan bahwa keberhasilan program prioritas Presiden sangat bergantung pada kekompakan dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Inovasi dan kolaborasi antar perangkat daerah penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Dengan koordinasi yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat realisasi program strategis serta menjaga stabilitas pembangunan di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Kota Kendari menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rakor regional tersebut karena dinilai menjadi wadah strategis dalam memperkuat komunikasi dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, kegiatan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai capaian maupun tantangan dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi mendukung percepatan pembangunan nasional.
Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menyusun langkah strategis dalam mendukung implementasi program prioritas Presiden di daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Kendari menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi bersama pemerintah pusat guna memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
