Kendari, portal.id – Penghapusan alokasi anggaran hibah untuk Gerakan Pramuka dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan (APBD-P) Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam dari DPRD Sultra.
Kebijakan tersebut dipertanyakan karena di sisi lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV di Kota Kendari pada November 2026.
Wakil Ketua DPRD Sultra dari Fraksi Partai Gerindra, Hj. Hasmawati, SE, menilai keberadaan anggaran untuk pembinaan Gerakan Pramuka perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pendidikan karakter generasi muda.
Hal itu disampaikan Hasmawati saat rapat pembahasan Ranperda APBD-P TA 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra di Gedung Paripurna DPRD Sultra, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, anggaran hibah bagi Gerakan Pramuka perlu diperhatikan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Gerakan Pramuka.
“Saya rasa Pramuka itu, Pak, memang wajib untuk dianggarkan tiap tahun. Kesalahan besar kalau Pramuka itu tidak dianggarkan, karena memang dia wajib, hibah wajib,” tegas Hasmawati.
Ia kemudian meminta pemerintah daerah memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka serta kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan kepramukaan.
Hasmawati juga mendorong agar pembinaan Pramuka ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan anggaran Pemprov Sultra.
“Ini menunjang pendidikan karakter. Sesuai dengan surat edaran Mendikbud bahwa Pramuka adalah ekstrakurikuler yang wajib untuk dilaksanakan. Jadi tolong Pak Sekda, kalau bisa Pramuka juga dijadikan sebagai prioritas,” ujarnya.
Sorotan DPRD tidak hanya berkaitan dengan nominal anggaran, tetapi juga dukungan pemerintah terhadap aktivitas dan prestasi kader Pramuka Sultra yang membawa nama daerah dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sultra dari Fraksi Partai Golkar, Andi Muhammad Saenuddin, turut menyampaikan kritik terkait kondisi pembiayaan kegiatan Pramuka.
Ia menyinggung adanya kader atau kontingen Pramuka yang harus menanggung kebutuhan kegiatan secara mandiri ketika dukungan anggaran pemerintah tidak tersedia.
“Jabatan ini semua hanya sementara. Jangan sampai anak-anak Pramuka yang membawa nama besar Sulawesi Tenggara di tingkat nasional jadi korban, sampai harus pinjam uang dan tidak diganti,” ujar Andi Saenuddin.
DPRD Sultra meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali kebijakan pengalokasian anggaran tersebut dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Persoalan anggaran Pramuka selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan DPRD bersama TAPD untuk memastikan kebijakan belanja daerah tetap memperhatikan program pembinaan generasi muda dan kegiatan yang dinilai memiliki manfaat bagi pembangunan sumber daya manusia di Sulawesi Tenggara.
