Kendari, portal.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari kembali menggelar rapat pembahasan inflasi dan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2026 yang berlangsung di Aula BPS, Senin (4/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda rutin dalam rangka memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi lintas sektor.
Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten II Pemerintah Kota Kendari, Nismawati, bersama sejumlah perwakilan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kondisi ekonomi daerah tetap terkendali.
Dalam kesempatan tersebut, Nismawati menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menghadapi dinamika harga di pasar.
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga pelaku usaha.
“Inflasi yang terkendali akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga inflasi agar tetap berada pada level yang aman dan terkendali. Berbagai langkah strategis telah dan akan terus dilakukan, mulai dari pengawasan distribusi barang hingga memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar tetap mencukupi.
Menurutnya, salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah adalah dengan rutin melakukan pemantauan harga di berbagai pasar tradisional maupun modern. Langkah ini dinilai penting untuk mendeteksi secara dini adanya potensi kenaikan harga yang signifikan, sehingga dapat segera diambil langkah antisipatif.
“Pemerintah juga rutin melakukan pemantauan harga di berbagai pasar tradisional maupun modern. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi secara dini potensi kenaikan harga yang signifikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nismawati menyoroti peran strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga.
Ia menilai, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif di lapangan.
Menurutnya, TPID harus mampu bergerak cepat dan responsif terhadap berbagai perkembangan, terutama ketika terjadi gejolak harga pada komoditas tertentu. Dengan respons yang cepat dan tepat, dampak inflasi dapat diminimalkan sehingga tidak membebani masyarakat.
Menutup pernyataannya, Nismawati kembali menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga inflasi tetap terkendali.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi demi menjaga stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Kota Kendari, Sri Aryani, dalam paparannya menyampaikan perkembangan terbaru Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Kendari. Berdasarkan data BPS, pada April 2026 Kota Kendari mengalami inflasi secara tahunan (year-on-year) sebesar 2,83 persen.
Ia menjelaskan bahwa inflasi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami kenaikan sebesar 2,95 persen, yang menjadi salah satu penyumbang utama inflasi.
Selain itu, kelompok transportasi dan pendidikan juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 5,00 persen dan 5,07 persen. Kenaikan pada kelompok ini turut memberikan kontribusi terhadap laju inflasi secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Sri Aryani mengungkapkan bahwa kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok dengan kenaikan tertinggi, yakni mencapai 6,26 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan biaya pada sektor jasa yang turut memengaruhi pengeluaran masyarakat.
Di sisi lain, terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang justru mengalami penurunan harga. Kelompok pakaian dan alas kaki tercatat mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,11 persen dan 1,85 persen, yang sedikit menahan laju inflasi.
BPS Kota Kendari, lanjutnya, akan terus melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan harga di berbagai sektor. Data tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam menggambarkan kondisi ekonomi daerah sekaligus mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan adanya koordinasi yang kuat antara BPS, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pengendalian inflasi di Kota Kendari dapat terus berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
