Konawe Utara, Portal.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Ikbar akhirnya buka suara terkait insiden tanah longsor menerjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Atap yang diduga akibat aktivitas penambangan PT Bumi Nikel Nusantara (BNN).
Ikbar menyoroti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang harus lebih selektif melihat dampak yang ditimbulkan oleh penambangan, dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi.
“Pemerintah harus sangat selektif melihat, apa saat ini memasuki cuaca yang kurang bersahabat sehingga fungsi pengawasan dalam hal ini DLH belum betul-betul diterapkan,” ucap Ikbar yang dihubungi awak media, Selasa (14/3/2023).
Lanjutnya, sebagai pengawas DLH harusnya bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya tersebut, sekedar menggugurkan kewajiban. Sebab para pemilik perusahaan tambang tidak melihat dampak atau risiko, hanya melihat keuntungannya saja.
“Selaku ketua DPRD saya akan menindaklanjuti dan akan merekomendasikan kepada Komisi II DPRD Konut untuk segera memanggil pihak perusahaan maupun instansi dinas terkait,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Penataan DLH Konut, Agustian mengatakan Tim DLH yang didampingi pihak perusahaan sudah melakukan peninjauan lokasi yang terdampak longsor.
“Anggota kami masih dalam penyelidikan. Setelah penyelidikan nanti akan disimpulkan hasil verifikasi lapangannya,” kata Agustian.
Dia mengungkapkan, SMPN 1 Atap memang masuk dalam lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT BNN.
“Sekolah yang terdampak banjir lumpur itu masuk dalam IUP PT BNN,” ungkapnya.
Sebelumnya, beredar sebuah video berdurasi 2 menit 51 detik yang memperlihatkan SMPN 1 Atap yang ada di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara terkena tanah longsor yang diduga karena dampak aktivitas penambangan PT BNN.
Dalam video tersebut, terlihat lingkungan sekolah hingga ruang kelas terendam lumpur tebal berwarna merah kecoklatan. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar di SMPN 1 Atap diberhentikan.
Laporan: Ferito Julyadi
