Kendari, portal.id – Pemerintah Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting sebagai bagian dari prioritas nasional pembangunan sumber daya manusia.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pembagian makanan tambahan.
Camat Puuwatu, Sainal Latief, memimpin langsung distribusi bantuan makanan tambahan berupa sembilan bahan pokok (sembako) kepada keluarga yang memiliki anak-anak terindikasi stunting. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan nyata di lapangan dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Kota Kendari.
“Kami membagikan sembako kepada keluarga yang memiliki anak stunting. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi bentuk kepedulian pemerintah dalam memastikan setiap anak di wilayah Puuwatu tumbuh sehat dan tercukupi gizinya,” ujarnya, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan multisektor dan kolaboratif, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat.
Langkah lanjutan yang dilakukan Sainal adalah membentuk Kelurahan Ketahanan Pangan di Lalodati sebagai pilot project penanganan stunting berbasis komunitas. Program ini digagas bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan melibatkan kader Posyandu, kelompok Dasawisma, serta Puskesmas Puuwatu.
“Lalodati dipilih karena angka stunting di sana cukup tinggi di awal tahun. Pada Januari hingga Maret 2025, tercatat ada 21 anak yang mengalami stunting. Tapi setelah intervensi lewat edukasi, monitoring gizi, dan program makanan tambahan, jumlah itu turun menjadi 15 kasus pada periode Maret sampai Juni. Ini hasil yang sangat berarti,” jelasnya.
Sainal menyampaikan bahwa kolaborasi yang dibangun bersama BPOM dan puskesmas bukan hanya pada tataran teknis, tetapi menyentuh langsung keluarga sasaran. Edukasi yang diberikan pun disesuaikan dengan kondisi lapangan, mulai dari pemahaman tentang pentingnya asupan gizi seimbang, cara memasak makanan bergizi di rumah, hingga pentingnya sanitasi dan pola asuh yang sehat.
“Kami sangat mengapresiasi Kepala Puskesmas Puuwatu beserta jajaran. Mereka turun langsung, melakukan pendampingan kepada keluarga, mengevaluasi gizi anak-anak, hingga membagikan makanan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan balita. Ini kerja-kerja teknis yang nyata dan sangat membantu,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan menurunkan angka stunting tidak bisa dicapai tanpa keterlibatan semua pihak. Karena itu, pihaknya menggerakkan peran RT, RW, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan dalam menyukseskan program ini. Edukasi kepada masyarakat dilakukan secara berkesinambungan, dengan pendekatan persuasif dan partisipatif.
“Stunting itu bukan semata urusan tenaga kesehatan. Keluarga punya peran kunci. Kalau kita tidak ajak masyarakat terlibat, maka edukasi tidak akan sampai ke rumah tangga. Karena itu kami libatkan semua unsur masyarakat, dari RT hingga tokoh perempuan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa program Kelurahan Ketahanan Pangan yang kini berjalan di Lalodati akan menjadi percontohan bagi kelurahan lain di Kecamatan Puuwatu. Ia berharap, pendekatan berbasis komunitas yang menekankan edukasi, kolaborasi, dan intervensi langsung dapat direplikasi dan menjadi model efektif untuk mempercepat penurunan stunting secara luas.
“Kami ingin menjadikan Lalodati sebagai model. Dari sini kita bisa belajar bahwa jika semua pihak mau bergerak bersama, angka stunting bisa ditekan secara signifikan. Harapannya, kelurahan-kelurahan lain bisa mengadopsi model ini,” ujarnya.
Sambungnya, ini bukan kerja satu dua hari, tapi proses panjang yang harus konsisten. Namun hasilnya sangat berarti untuk masa depan anak-anak kita.
“Harapannya kita bisa mewujudkan Kota Kendari, menuju zero stunting dengan berusaha pada tingkat kecamatan terlebih dulu,” tutupnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Dalduk Kota Kendari, Jahuddin, mengapresiasi upaya pihak Kecamatan Puuwatu terus melakukan berbagai upaya menekan angka stunting di wilayahnya, karena penangana stunting tersebut harus terbangun kolaborasi dari semua tingkatan pemerintahan seperti kecamatan, kelurahan bahkan di lingkup RT/RW.
