Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk-KB) Kota Kendari menggelar rapat pencegahan stunting lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Disdalduk-KB Kota Kendari pada Kamis (7/8/2025).
Rapat ini dipimpin langsung Kepala Disdalduk-KB Kota Kendari Jahudding. Turut hadir Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Sulawesi Tenggara, Korwil SPPG Kota Kendari, BKKBN Perwakilan Sulawesi Tenggara, SPPG Kecamatan, Penyuluh dan Kepala UPTD Kecamatan se-Kota Kendari.
Kepala Disdalduk-KB Kota Kendari Jahudding mengapresiasi seluruh pihak terkait yang telah hadir mengikuti kegiatan pada hari ini.
“Kegiatan hari ini, kami menghadirkan Korwil SPPG Sultra, Korwil SPPG Kota Kendari, beserta SPPG Kecamatan, seluruh penyuluh dan Kepala UPTD untuk mendapatkan informasi dan berdiskusi terkait program makan bergizi gratis non pendidikan yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan balita (3b) di Kota Kendari,”ujar Jahudding saat diwawancarai usai kegiatan.
Kata dia, sudah ada empat SPPG yang sudah berjalan di Kota Kendari, dan dalam waktu dekat ini akan lagi dioperasikan delapan SPPG, artinya kalau sudah berjalan ini sudah ada 12 SPPG di Kota Kendari.
“Tugas kami di Disdalduk adalah menyiapkan data berdasarkan penandatangan kerja sama antara Kementerian Kependudukan dan Badan Gizi Nasional,”katanya.
Ia menambahkan, kami juga menyiapkan data sasaran MBG khusus penerima manfaat kategori 3b, kemudian mendukung pendistribusian sampai sasaran melalui kader-kader kami yang ada di lapangan.
Lebih jauhnya, ia mengatakan dari empat SPPG yang sudah berjalan, hanya ada tiga SPPG yang memberikan pelayanan penerima manfaat kategori 3B di Kota Kendari.
Untuk penerima MBG bagi non pendidikan 3b di tiga SPPG kurang lebih 500 penerima, dan dalam waktu dekat ini akan bertambah, karena dari penyuluh dan UPTD sudah menyiapkan data-data penerima MBG non pendidikan kategori 3B di Kota Kendari.
“Data tambahan penerima MB kategori 3B sudah siap, tinggal kita serahkan kepada SPPG yang akan beroperasi dalam waktu dekat ini,”katanya.
Untuk target kedepan, dia berharap terkait penurunan stunting ini semua keluarga-keluarga yang berisiko stunting mendapatkan bantuan MBG ini khususnya non pendidikan.
“Jadi kita prioritaskan pemberian MBK ini adalah keluarga-keluarga berisiko stunting, dengan harapan angka stunting di Kota Kendari bisa di angka 14 persen sesuai target nasional,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Regional SPPG Sulawesi Tenggara, Rifani Agnes Eka Wahyuni mengatakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari kerja sama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara khusus di wilayah Kota Kendari.
“Kami apresiasi Kepala Disdalduk-KB Kendari Jagung yang sangat-sangat banyak membantu kami dalam percepatan melaksanakan MBG khusunya kepada penerima non pendidikan yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita (3B),”ujarnya.
“Di kegiatan tadi, kami melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait mekanisme pelaksanaan pemberian MBG khsusnya kepada 3B,”tambah dia.
Dia menyampaikan untuk kuota penerima manfaat kategori 3B sebanyak 4 ribu penerima.
Ia menyebutkan untuk mendapatkan mendata kategori 3B di wilayah Sultra, pihaknya bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk penyaluran MBG.
Saat ini di wilayah itu telah terbangun sebanyak 19 SPPG yang beroperasi untuk menyalurkan makanan di 15 kabupaten/kota se-Sultra. Sedangkan dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan Buton Utara (Butur) belum mempunyai SPPG.
“Makanya dua kabupaten ini yang menjadi prioritas kami dalam tahapan proses persiapan ini agar insya Allah di bulan Agustus ini minimal ada satu yang sudah operasional di dua kabupaten itu. Tapi dari 15 kabupaten kota lainnya itu sudah ada perwakilan minimal satu,” jelasnya.
Pihaknya berharap SPPG di Sultra ini bisa terus bertambah hingga mencapai angka minimal 30 persen dari total perhitungan yang seharusnya ada 323 SPPG untuk memenuhi kebutuhan para pelajar dan 3B.
“Kami berharap agar terjadinya penambahan mencapai minimal 30 persen dari kuota kami di Sulawesi Tenggara,” katanya.
Ia juga menjelaskan hal-hal yang menjadi tantangan dalam penyiapan SPPG tersebut ada beberapa hal, mulai dari mekanisme Standar Operasional (SOP) hingga petunjuk teknis atau juknis yang harus dipenuhi.
“Mulai dari persiapan sarana-prasarana, kelengkapan alat, sampai dengan kendaraan distribusinya seperti itu. Jadi, komponen tiga ini dalam persiapan SPPG sebelum beroperasi yang memang benar-benar kami pastikan jangan sampai komponen dari sarana-prasarananya ini menjadi faktor yang akan mempengaruhi ketika SPPG beroperasi,”pungkasnya.
