Kendari, Portal.id – Dalam acara “Tayang Bincang Anindhacitya Edisi VIII 2026,” Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, berkesempatan menjadi pembicara utama. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara ini mengangkat tema “Leading by Example: Tone at the Top sebagai Penggerak Budaya Anti-Korupsi” dan berlangsung di kantor BPKP pada Selasa (9/6/2026).
Wali Kota Kendari berbicara dalam diskusi di BPKP Sultra
Acara ini juga dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Hari Bowo, serta Fahmi Nur Safarlatif yang bertindak sebagai moderator.
Diskusi penting tentang budaya antikorupsi di BPKP Sultra
Hari Bowo menyatakan bahwa budaya antikorupsi tidak hanya dapat dibentuk melalui regulasi, tetapi juga perlu dicontohkan oleh pemimpin. Menurutnya, “tone at the top” merupakan suasana etis yang dibangun oleh pimpinan puncak melalui keputusan dan komitmen moral yang jelas.
Pemimpin dibutuhkan untuk memberi contoh dalam pemberantasan korupsi.
Siska menyoroti bahwa integritas adalah dasar penting bagi pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai pemimpin daerah, ia merasa bertanggung jawab untuk menjadi teladan bagi lebih dari 7.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kendari.
Kepala daerah menegaskan pentingnya integritas dalam pejabat publik.
“Pemimpin yang berintegritas berfungsi sebagai panutan bagi ASN. Kami telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi korupsi,” tegas Siska.
Berikut versi yang telah diperluas menjadi sekitar 3000 karakter dengan tetap mempertahankan gaya penulisan jurnalistik:
Kendari, Portal.id – Dalam acara “Tayang Bincang Anindhacitya Edisi VIII 2026,” Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, berkesempatan hadir sebagai pembicara utama. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara ini mengangkat tema “Leading by Example: Tone at the Top sebagai Penggerak Budaya Anti-Korupsi” dan berlangsung di kantor BPKP pada Selasa (9/6/2026).
Wali Kota Kendari berbicara dalam diskusi yang digelar di kantor BPKP Sultra tersebut dengan mengupas berbagai aspek penting terkait peran kepemimpinan dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Acara ini juga turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Hari Bowo, serta Fahmi Nur Safarlatif yang bertindak sebagai moderator dalam sesi diskusi tersebut.
Diskusi penting tentang budaya antikorupsi di BPKP Sultra ini menghadirkan berbagai perspektif menarik dari kedua pembicara mengenai bagaimana upaya pemberantasan korupsi dapat dimulai dari keteladanan para pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan.
Hari Bowo dalam paparannya menyatakan bahwa budaya antikorupsi tidak dapat dibentuk hanya melalui regulasi semata, melainkan juga perlu dicontohkan secara langsung oleh para pemimpin. Menurutnya, konsep “tone at the top” merupakan suasana etis yang dibangun oleh pimpinan puncak melalui berbagai keputusan serta komitmen moral yang jelas dan konsisten.
Kehadiran sosok pemimpin yang berintegritas dinilai sangat dibutuhkan untuk memberikan contoh nyata dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan, sehingga nilai-nilai antikorupsi dapat tertanam secara alami dalam budaya kerja aparatur.
Dalam kesempatan tersebut, Siska menyoroti bahwa integritas merupakan fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai kepala daerah, ia mengaku merasa bertanggung jawab penuh untuk menjadi teladan bagi lebih dari 7.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
Kepala daerah menegaskan pentingnya integritas yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik, mengingat perilaku pemimpin akan selalu menjadi sorotan sekaligus rujukan bagi bawahannya dalam menjalankan tugas sehari-hari.
“Pemimpin yang berintegritas berfungsi sebagai panutan bagi ASN. Kami telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi korupsi,” tegas Siska.
Berbagai kebijakan antikorupsi pun telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Kendari sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemerintah Kota Kendari juga memfasilitasi mekanisme pelaporan pelanggaran secara efektif melalui dukungan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kanal pengaduan 112 yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.
Setiap laporan yang masuk dijamin diterima dengan prinsip kerahasiaan penuh, sehingga identitas pelapor dapat terlindungi secara maksimal. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penunjang penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Transformasi agar menyadari bahwa perubahan perilaku adalah tantangan mendasar. Namun tindakan tegas tetap akan diberikan kepada pelanggar,” tambah Siska.
Guna memperkuat kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas, pemerintah daerah secara aktif menginisiasi berbagai program pelatihan serta pemberian beasiswa bagi ASN yang berprestasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat turut diundang secara aktif untuk bersama-sama membasmi berbagai pola tindak korupsi yang mungkin terjadi, sehingga menegaskan pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah dan publik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Diskusi bertema antikorupsi ini diharapkan mampu memberikan semangat baru dalam kampanye pemberantasan korupsi, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik di Kota Kendari ke depannya.(Adv)
Editor : Ijal
