Kendari, portal.id – Stabilitas pangan kembali menjadi fokus utama Pemerintah Kota Kendari di tengah tekanan global dan fluktuasi harga. Dalam Rapat Koordinasi Pangan yang digelar Bank Indonesia, Rabu (15/4/2026).
Dilansir dari laman Kendarikota.go.id, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menegaskan bahwa isu pangan bukan sekadar urusan konsumsi, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi hingga keamanan daerah.
Dengan mengusung tema “Pangan Sejahtera dan Inflasi Harga Terkendali”, forum ini menjadi titik temu antara pemerintah, otoritas moneter, pelaku usaha, hingga kelompok masyarakat dalam merumuskan langkah konkret menjaga pasokan dan harga tetap stabil.
Wali Kota Siska menekankan, ada dua aspek yang harus dikendalikan secara bersamaan, yakni ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Tanpa keseimbangan keduanya, gejolak ekonomi akan langsung dirasakan masyarakat.
“Tanpa pangan yang stabil, pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun tidak akan berarti,” tegasnya.
Sebagai langkah nyata, Pemkot Kendari meluncurkan tiga instrumen strategis sekaligus. Pertama, program PKK Kasoami (Keluarga Adaptif, Sehat, Optimal Mengendalikan Inflasi) yang mendorong peran rumah tangga sebagai garda terdepan pengendalian inflasi melalui pemanfaatan pekarangan dan pola konsumsi bijak berbasis konsep B2SA.
Kedua, Sekolah HEBAT (Hijau, Edukatif, dan Berkarakter) yang menjadikan lingkungan sekolah sebagai ruang produktif. Siswa didorong mengenal praktik pertanian sederhana seperti menanam cabai dan tomat, sekaligus membangun kesadaran pangan sejak dini.
Ketiga, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah produsen seperti Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Skema ini dirancang untuk memotong rantai distribusi yang panjang, menjamin ketersediaan stok, serta menjaga harga tetap terkendali di tingkat pasar.
Dalam implementasinya, kerja sama ini menitikberatkan pada distribusi langsung antara produsen dan distributor, sehingga mengurangi ketergantungan pada perantara yang kerap memicu lonjakan harga.
Hasilnya mulai terlihat. Berdasarkan evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), inflasi Kota Kendari pada Maret 2026 berhasil ditekan di angka 2,95 persen, relatif stabil dibanding sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara.
Namun, tantangan belum berakhir. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Edwin Permadi, mengingatkan bahwa tekanan inflasi masih dipengaruhi faktor eksternal seperti geopolitik global, gangguan rantai pasok, hingga potensi perubahan iklim.
Ia menyoroti kenaikan harga komoditas utama seperti beras dan ikan yang masih menjadi penyumbang inflasi, meskipun daerah ini dikelilingi sumber daya alam yang melimpah.
“Kita perlu memperkuat dari hulu sampai hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga penyimpanan seperti cold storage,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkot Kendari juga mulai mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Melalui penguatan sektor pertanian lokal, termasuk di wilayah Baruga dan Amohalo, panen perdana dijadwalkan berlangsung pada awal Mei.
Pemerintah juga mengaktifkan kembali fasilitas penggilingan padi serta menyiapkan lahan pengeringan gabah agar hasil produksi tidak lagi keluar daerah tanpa nilai tambah.
Langkah ini dinilai penting untuk memutus praktik lama di mana hasil pertanian lokal dijual keluar, lalu kembali masuk dengan harga lebih tinggi setelah diproses di daerah lain.
Selain itu, penguatan infrastruktur terus dilakukan, termasuk perbaikan akses jalan pertanian guna memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat.
Dalam forum tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara produsen dan distributor sebagai bentuk komitmen bersama menjaga stabilitas pangan. Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir praktik penimbunan maupun spekulasi harga yang merugikan masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar pelaku usaha dari berbagai daerah, meliputi, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Kolaka Timur
Siska juga mengingatkan seluruh pihak agar kesepakatan yang telah dibuat tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar berdampak pada harga di pasar.
“Jangan sampai ini hanya menjadi dokumen. Harus ada dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Rakor ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan Kendari menghadapi agenda internasional dalam waktu dekat, di mana sektor pangan dan UMKM akan menjadi etalase daerah di hadapan tamu dari berbagai negara.
Dengan sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, Kendari menargetkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga, tetapi juga membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
