Kendari, portal.id — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, meminta seluruh bupati dan wali kota memastikan pelaksanaan program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pada 2026, Sultra mendapat alokasi 10.742 unit BSPS dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan anggaran melalui APBD sebesar Rp30 miliar untuk menangani 602 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
Arahan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa ASR saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Bedah Rumah/BSPS, Realisasi Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Kredit Program Perumahan (KPP/KUR Perumahan) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (12/10/2026).
ASR menegaskan, penyediaan rumah layak huni merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, jumlah RTLH di Sultra mencapai 114.917 unit, dengan jumlah penduduk sekitar 2,83 juta jiwa.
“Kalau ingin menyelesaikan masalah kesejahteraan, maka kita harus memulai dari rumah. Maka selesaikanlah dulu rumah,” tegas ASR.
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI pada 21 September 2026. Pertemuan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
ASR mengungkapkan, pemerintah provinsi sebelumnya telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perbankan, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti alokasi program sesuai target yang disepakati.
Secara khusus, ia meminta Bank Sultra segera menindaklanjuti dana sebesar Rp10 miliar yang telah masuk. Ia juga mendorong bank lainnya merealisasikan komitmen pembiayaan minimal 150 unit rumah.
Gubernur menekankan agar seluruh komitmen tersebut segera ditindaklanjuti sehingga target program perumahan tahun 2026 dapat tercapai.
Kepada para bupati dan wali kota, ASR meminta dukungan dan fasilitasi sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam menyelesaikan persoalan administrasi, teknis, hingga status lahan yang berpotensi menghambat pembangunan rumah.
Jika terdapat persoalan di luar kewenangan pemerintah kabupaten/kota, ia meminta agar segera dilaporkan kepada pemerintah provinsi untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Ia juga mengingatkan agar rapat teknis setelah pembukaan menghasilkan langkah penyelesaian yang konkret, bukan sekadar kesepakatan tanpa tindak lanjut.
Dorong Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Selain meningkatkan kualitas hunian masyarakat, ASR menilai program bedah rumah memiliki dampak ekonomi yang luas. Pembangunan rumah dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong perputaran uang dan aktivitas usaha di daerah.
“Dengan adanya pembangunan rumah ini, maka ini adalah lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Kalau pekerja memiliki penghasilan, ekonomi yang ada di daerah akan bergerak,” ujarnya.
ASR memperkirakan perputaran dana dari berbagai program perumahan di Sultra mencapai sekitar Rp1,8 triliun. Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan memaksimalkan pelaksanaan program agar dampaknya dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, program bedah rumah di Sultra telah menyerap 21.484 tenaga kerja dan melibatkan 359 tenaga pendamping masyarakat.
Dari sisi pelaksanaan BSPS 2026, sebanyak 12.463 unit rumah telah selesai menjalani verifikasi lapangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.980 unit atau 72,05 persen calon penerima bantuan (CPB) telah direkomendasikan, sementara jumlah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SK PPK) telah mencapai 7.814 unit.
Sementara itu, penyaluran FLPP di Sultra telah mencapai 5.760 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp717,5 miliar melalui delapan bank penyalur dan 13 asosiasi pengembang.
Adapun realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp277,51 miliar atau 54,74 persen dari target Rp506,96 miliar.
Dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum juga telah disalurkan untuk empat lokasi perumahan dengan total 248 unit dan nilai kontrak sebesar Rp1,3 miliar.
Sultra Masuk Lima Besar Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Dr. Anggoro Putro, ST., M.Sc., mengapresiasi capaian pelaksanaan BSPS di Sultra yang masuk lima besar nasional berdasarkan tingkat kelolosan data calon penerima bantuan.
Anggoro menyebutkan, alokasi BSPS untuk Sultra mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2025. Pada tahun tersebut, alokasi BSPS tercatat sebanyak 1.129 unit, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 10.742 unit.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 untuk menyederhanakan sejumlah persyaratan dan mempercepat pelaksanaan program BSPS.
ASR berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang terus diperkuat agar realisasi program perumahan berjalan optimal.
Ia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun atau diperbaiki, tetapi juga dari ketepatan penerima bantuan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Dengan pengawalan seluruh pemerintah kabupaten/kota, program bedah rumah diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus memperluas akses masyarakat Sultra terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
