Medan, portal.id – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), memaparkan laporan Komisariat Wilayah VI dalam Sidang Pleno II Musyawarah Nasional (Munas) APEKSI XVIII di Medan, Kamis (2/7/2026).
Dalam laporannya, Siska menyampaikan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah kota di kawasan Indonesia Timur. Enam rekomendasi utama yang dirumuskan Komwil VI diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan.
Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Komwil VI mendorong penguatan infrastruktur pendukung sektor industri dan perdagangan, perluasan elektrifikasi kampung, penyediaan perumahan layak, serta pengembangan layanan publik berbasis digital.
“Percepatan infrastruktur dasar dan konektivitas menjadi fondasi penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pembangunan sarana industri, perdagangan, elektrifikasi kampung hingga digitalisasi pelayanan publik harus terus didorong secara berkelanjutan,” ujar Siska.
Selain infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Komwil VI menekankan pentingnya peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan untuk menekan angka stunting serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan pendidikan vokasi, pendidikan inklusif melalui Unit Layanan Disabilitas, serta peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Siska, kualitas SDM merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing setiap daerah.
“Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan harus terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tuturnya.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Komwil VI turut menyoroti pentingnya penguatan pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara konsisten. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan serta kebijakan pembiayaan yang adil dan sesuai kemampuan fiskal daerah dinilai menjadi kunci untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, terkait Program Strategis Nasional (PSN), Komwil VI mengusulkan evaluasi terhadap skema pendanaannya agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah kota juga meminta adanya kejelasan pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam proses pembebasan lahan.
“Pemerintah kota mengusulkan agar skema pembiayaan sejumlah program strategis dievaluasi kembali sehingga tidak memberikan beban berlebihan terhadap APBD. Kejelasan pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam proses pembebasan lahan, dinilai sangat penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program,” pungkas Siska.
Melalui forum Munas APEKSI XVIII, Komwil VI berharap berbagai rekomendasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur.
