Kendari, Portal.id – Pemerintah Kota Kendari memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberhasilan program prioritas nasional tersebut. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada kelancaran distribusi dan ketepatan sasaran penerima manfaat, tetapi juga mencakup standar keamanan pangan, pengelolaan lingkungan, hingga dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan evaluasi dan penguatan kolaborasi antara Pemkot Kendari dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Senin (25/5/2026). Pertemuan dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, bersama jajaran perangkat daerah dan perwakilan BGN Pusat.
Wali Kota Siska menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi bagi anak-anak, melainkan juga peluang besar untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan ekonomi daerah melalui rantai pasok lokal.
“Program ini bukan hanya tentang makanan bergizi bagi peserta didik, tetapi juga bagaimana masyarakat lokal dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung melalui keterlibatan UMKM, koperasi, dan tenaga kerja daerah,” ujar Siska.
Berdasarkan data BGN, saat ini Kota Kendari telah memiliki 39 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dari total 41 titik yang direncanakan. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 60 titik layanan di seluruh wilayah kota.
Seiring bertambahnya jumlah layanan, Pemkot Kendari menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional. Seluruh pengelola SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta memenuhi ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
Wali Kota mengungkapkan, hasil peninjauan lapangan menunjukkan masih ada beberapa titik layanan yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Karena itu, pemerintah meminta agar seluruh kekurangan segera ditindaklanjuti demi menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.
“Keamanan makanan anak-anak dan dampak lingkungan tidak boleh diabaikan. Semua SPPG wajib memenuhi SOP dan standar higiene yang berlaku,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemkot Kendari juga membentuk satuan tugas khusus yang bertugas memantau berbagai program strategis nasional, termasuk MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Menurut Wali Kota, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap keamanan dan keberhasilan program di lapangan.
Selain aspek kesehatan dan lingkungan, Pemkot Kendari turut menyoroti pentingnya dampak ekonomi program bagi masyarakat setempat. Wali Kota meminta agar tenaga kerja di seluruh SPPG diprioritaskan bagi warga ber-KTP Kota Kendari guna membantu menekan angka pengangguran.
Tidak hanya itu, bahan baku kebutuhan program juga diharapkan berasal dari UMKM, koperasi, dan Bumdes lokal agar perputaran anggaran tetap dinikmati masyarakat daerah.
“Kami ingin uang yang berputar dari program ini benar-benar dirasakan masyarakat Kendari, mulai dari pemasok bahan pangan hingga tenaga kerja,” katanya.
Sementara itu, perwakilan BGN, Arman, memberikan apresiasi atas keseriusan Pemkot Kendari dalam menjalankan MBG. Bahkan, Kendari ditetapkan sebagai salah satu daerah sampel nasional untuk evaluasi pelaksanaan program, khususnya dalam indikator pemberdayaan masyarakat dan pelibatan pelaku usaha lokal.
Menurutnya, banyak pelaku usaha di Kendari kini mulai melengkapi legalitas usaha, sertifikat higiene, hingga sertifikasi halal karena terlibat dalam rantai pasok MBG.
“Ini dampak yang sangat positif karena program tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan usaha lokal,” ujar Arman.
Data BGN mencatat, Program MBG di Kota Kendari saat ini telah menjangkau 107.677 penerima manfaat, terdiri dari 91.126 peserta didik dan 16.551 ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Program ini juga melibatkan sekitar 2.000 relawan dan 273 pemasok lokal.
Menariknya, anggaran yang berputar setiap hari dalam pelaksanaan MBG di Kendari mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Nilai tersebut dinilai menjadi peluang besar dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di daerah.
Melalui penguatan pengawasan, standarisasi layanan, dan pelibatan ekonomi lokal, Pemkot Kendari berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan pembuka lapangan kerja baru di Kota Kendari.
