Kendari, portal.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari kembali naik pitam saat melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) membahas terkait persoalan pengelolaan lahan parkir di pasar basah Mandonga, Senin, (3/8/23).
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kendari H. Subhan, S.T., turut hadir Ketua Komisi I La Ode La Wama, S.H., Ketua Komisi II Rizky Brilian Pagala S.Ars., Ketua Komisi III LM Rajab Jinik D, S.Sos., M.Hum., Wakil Ketua Komisi I Rahman Tawulo, Wakil Ketua Komisi II Sahabuddin, S.I.P sejumlah anggota DPRD Kabag Hukum Setda Kota Kendari, perwakilan PT Kurnia, Den Pom, dan Polresta Kendari.
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari Rizky Brilian Pagala sangat menyayangkan sikap pimpinan PT Kurnia yang dinilai tidak kooperatif pasalnya pihak DPRD sudah sering melayangkan panggilan guna membahas terkait persoalan yang terjadi di pasar basah Mandonga namun pimpinan perusahaan tersebut tidak pernah hadir memenuhi undangan DPRD Kota Kendari.
“Ketidak hadiran pimpinan PT Kurnia di rapat dengar pendapat hari ini sangat sangat kita sayangkan dan terus terang ini rapat yang ke belasan kali kita laksanakan tanpa kehadiran pimpinan pihak PT Kurnia, dan terus terang kita biar RDP kali ini sebentar untuk kita diskusikan secara kekeluargaan persoalan yang terjadi di pasar basah Mandonga namun lagi dan lagi beliau tidak hadir,” kata Rizky Brilian.
Rizky Brilian Pagala menabahkan, hal tersebut tidak akan mengurangi sedikitpun tekad pihak Pemkot Kendari bersama DPRD untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap pihak PT Kurnia.
Menurutnya, tantangan yang dilayangkan oleh pihak PT Kurnia untuk Pemkot Kendari melakukan gugatan di pengadilan merupakan salah satu tindakan yang tidak kooperatif dari PT Kurnia yang sedang berinvestasi di Kota Kendari dan secara otomatis juga tidak kooperatif terhadap negara.
“Inilah salah satu contoh perusahaan yang ilegal dan cukup banyak usahanya di Kota Kendari dan bisa saya bilang ilegal semua inilah salah satu contoh contoh nya,” ucap Rizky.
Pria yang akrab disapa RBP ini juga menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya akan berhenti di daerah namun juga pihaknya akan membawa hal tersebut sampai ke pusat khususnya untuk oknum TNI yang sempat viral dan ikut serta dalam membackup usaha milik PT Kurnia.
