Kendari, portal.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Asesmen Kondisi dan Kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Kendari Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Kendari, Selasa (21/7/2026).
FGD dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, didampingi Kepala DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoy. Kegiatan ini melibatkan perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI, organisasi perangkat daerah (OPD), Satpol PP, PUSPAGA, hingga organisasi masyarakat seperti Fatayat NU, ‘Aisyiyah, dan Solidaritas Perempuan.
Dalam sambutannya, Sekda Amir Hasan menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, meningkatnya kompleksitas persoalan, mulai dari kekerasan, eksploitasi hingga diskriminasi, menuntut pemerintah daerah menghadirkan layanan yang cepat, profesional, terintegrasi, dan inklusif.
“UPTD PPA memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam pengaduan, penjangkauan, dan penanganan kasus. Karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta tata kelola operasional menjadi prioritas yang harus terus diperkuat,” ujar Amir Hasan.
Ia berharap asesmen yang dilakukan mampu menghasilkan rekomendasi berbasis data sehingga dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Kendari.
Sementara itu, Kepala DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoy, mengungkapkan meningkatnya jumlah laporan kasus justru menjadi indikator tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah, termasuk dukungan Call Center 112 yang dinilai semakin responsif.
“Jika sebelumnya rata-rata penanganan sekitar 60 kasus dalam setahun, hingga Juni 2026 laporan yang telah ditangani sudah mencapai 60 kasus. Ini menunjukkan masyarakat semakin berani melapor dan petugas semakin sigap merespons setiap aduan,” jelasnya.
DP3A juga terus menghadirkan inovasi melalui program “Meja Baru” (Mencari Jawaban Baru) sebagai forum evaluasi dan diskusi rutin dalam penanganan kasus. Salah satu implementasinya adalah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan secara serentak pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tingkat SMP.
Program tersebut telah menjangkau sekitar 15.000 siswa SMP di Kota Kendari dan akan diperluas ke jenjang SD hingga PAUD sebagai upaya memperkuat edukasi pencegahan kekerasan sejak usia dini.
Melalui FGD ini, Pemkot Kendari menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas UPTD PPA melalui pembenahan tata kelola, peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan kolaborasi bersama OPD dan organisasi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan sistem perlindungan yang lebih efektif demi mewujudkan Kota Kendari yang aman, ramah, dan responsif bagi perempuan dan anak.
