Kendari, portal.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, memimpin musyawarah ganti kerugian terhadap tanah milik masyarakat yang terdampak pembangunan untuk kepentingan umum. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Kendari, Selasa (9/6/2026).
Musyawarah digelar setelah terbitnya resume hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terhadap lahan masyarakat yang masuk dalam rencana pembangunan pemerintah. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses pengadaan tanah sekaligus bentuk pemenuhan hak-hak warga yang terdampak.
Dalam arahannya, Amir Hasan menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan tanah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Musyawarah merupakan wadah untuk menyampaikan hasil penilaian sekaligus mendengarkan masukan dari masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kendari berkomitmen memberikan ganti kerugian yang layak dan berkeadilan berdasarkan hasil penilaian independen yang dilakukan oleh KJPP. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hak masyarakat tetap terlindungi dalam setiap tahapan pembangunan daerah.
Musyawarah tersebut dihadiri para pemilik lahan terdampak, perwakilan perangkat daerah terkait, serta unsur teknis yang terlibat dalam proses pengadaan tanah. Dalam forum itu, peserta memperoleh penjelasan mengenai besaran nilai ganti kerugian, dasar penilaian, hingga mekanisme penyelesaian yang akan ditempuh.
Pemerintah Kota Kendari berharap musyawarah ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama yang mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat juga diharapkan mampu memperlancar pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Kendari kembali menegaskan komitmennya dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak warga serta mengedepankan pendekatan dialogis dalam setiap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
