Kendari, portal.id – Eks Kepala SMKN 4 Konawe Safruddin bersama sejumlah rekannya yang dinonjob dinilai tidak memenuhi syarat menjadi kepala sekolah, sesuai hasil assessment yang dilaksanakan dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra) Februari 2023 lalu di kendari.
“Mohon maaf, kepala sekolah yang dinonjob itu yakni Safruddin Cs, tidak disarankan menjadi kepala sekolah walaupun ada yang lulusan S3 atau doktor, karena tidak menutup kemungkinan secara Intelektual tidak memenuhi syarat,” ungkap psikolog Nurhaerani Haeba, saat memberikan keterangan pers di kantor diknas Sultra, dihadiri Kadis Dikbud Sultra Yusmin dan sejumlah kepala sekolah, Rabu (24/5/2023).
Pernyataan yang disampaikan Nurhaerani Haeba yang merupakan prikolog yang sebelumnya melakukan asesment psikologis klinis terhadap calon kepala sekolah ini, juga sekaligus menjawab aksi sejumlah eks kepala sekolah SMA dan SMK yang dipimpin Safruddin di gedung DPRD Sultra pada Selasa (23/5/2023) karena keberatan atas keputusan Kadis Dikbud Sultra mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nonjob sehingga mengajukan pertemuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Menurut Nurhaerani, asessmen adalah satu satu bentuk penilaian uji kompetensi bagi pejabat atau kepala sekolah untuk diketahui kemampuan manajerialnya. Dalam Assessment psikologi ini mengungkap tiga aspek penilaian yakni aspek kemampuan intelektual, kedua sikap kerja dan ketiga karakter kepribadian.
“Nah dari tiga aspek ini yang terpenting adalah aspek kepribadian untuk mengungkap kemampuan manajerial seperti mengelola kelompok, memimpin sekolah atau instansi tertentu,” terang Nurhaerani Haeba.
Nurhaerani menjelaskan, ada kriteria untuk mengeluarkan tiga hasil dari assessment tersebut yakni disarankan, dipertimbangkan dan tidak disarankan.
“Nah kalau sudah kategori tidak disarankan itu berarti tiga aspek ini tidak masuk. Mohon maaf, walaupun dia juga doktor, tidak menutup kemungkinan secara Intelektual tidak memenuhi syarat,” kata Nurhaerani.
Nurhaerani menjelaskan, tiga komponen itu tidak dimiliki oleh Safruddin Cs atau kepala sekolah yang dinonjob sehingga tidak sarankan untuk menjadi kepala sekolah atau yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin .
Selain itu, ada hal-hal klinis yang dilihat dalam assessment tersebut namun hal ini tidak bisa diungkap dipublik karena berkaitan dengan aib seseorang.
“Mohon maaf, kami juga punya kode etik. Hasil Klinis ini tidak dapat saya buka di depan umum, kecuali atas permintaan pengadilan atau aparat penegak hukum lainya, saya siap secara professional untuk menyampaikan,” kata Nurhaerani.
Karena menurut Nurhaerani, hasil dari assessment Safruddin Cs itu sangat fatal, bukan hanya bermasalah secara pribadi bagi kepala sekolah tapi dikuatirkan dapat berdampak buruk bagi guru lainya dan masa depan anak-anak sekolah.
“Mohon maaf sekali lagi, bagi yang tidak disarankan jadi kepala sekolah, memang betul-betul tidak layak. Setelah dievaluasi selama satu bulan dari hasil assessmen itu, Syafruddin Cs itu memang tidak layak diangkat kembali menjadi kepala sekolah karena mereka tidak bisa menerima atau legowo untuk dinonjobkan,” imbuh Nurhaerani.
Sementara itu, Kadis Dikbud Sultra Yusmin mengaku tidak mengintervensi hasil dari assessment para kepala sekolah tersebut, sehingga mereka yang disarankan maupun tidak disarankan menjadi kepala sekolah merupakan murni dari hasil penilaian psikolog.
“Saya sangat sayangkan teman-teman saya pa H. Safruddin Cs melakukan aksi keberatan di gedung DPRD bahkan sudah melayangkan laporan gugatan di PTUN Kendari. Saya tidak melarang, silahkan kalian gugat karena itu adalah hak kalian, tapi nanti kita buka semua di depan pengadilan, seperti apa hasil assessmen para eks kepala sekolah yang di nonjob itu,” pungkas Yusmin.
