Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan “Wali Kota Kendari Menyapa” bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di halaman Puskesmas Kandai, Kamis (20/8/2026). Kegiatan yang menyasar Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kendari ini menjadi kunjungan ketiga pemerintah kota dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan berbagai program prioritas.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengatakan forum dialog tersebut menjadi wadah bagi pemerintah untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga, mulai dari masalah persampahan, banjir, jalan rusak, penerangan jalan, hingga validasi data penerima bantuan sosial.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah Kendari, jajaran Forkopimda Kota Kendari, pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah, serta tokoh masyarakat.
Pada kesempatan itu, Siska memperkenalkan program baru penanganan sampah berbasis masyarakat melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS). Program ini mendorong masyarakat membentuk lembaga pengelola sampah secara mandiri, mulai dari penyusunan struktur organisasi, pengelolaan operasional, hingga pemanfaatan nilai ekonomi dari sampah yang dikumpulkan.
“LPS akan dibentuk oleh masyarakat sendiri. Sampah dipilah dari rumah ke rumah, kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Retribusi operasional ditentukan melalui kesepakatan warga, sehingga manfaat ekonominya juga kembali kepada masyarakat,” ujar Siska.
Menurutnya, pembentukan LPS dilakukan melalui musyawarah di tingkat RT dan RW bersama LPM, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Lurah. Pemerintah menargetkan program tersebut mulai diterapkan secara menyeluruh pada November 2026.
Siska menegaskan persoalan sampah masih menjadi tantangan utama di kawasan perkotaan, mengingat sekitar 85 persen timbulan sampah berasal dari rumah tangga. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan membayar retribusi pengelolaan sampah, memilah sampah dari rumah, serta tidak membuang maupun membakar sampah sembarangan.
Program tersebut juga diperkuat melalui Instruksi Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 yang mewajibkan seluruh ASN Kota Kendari menyetorkan minimal dua kilogram sampah setiap bulan. Sampah yang terkumpul akan dikelola dalam skema ekonomi sirkular melalui kerja sama dengan pihak ketiga sebagai pengepul sehingga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Ia menambahkan, konsep serupa telah berhasil diterapkan di Kelurahan Watu-Watu, di mana masyarakat mampu memperoleh tabungan hingga jutaan rupiah dari hasil pengelolaan sampah.
Selain berdialog dan memperkenalkan program LPS, Pemerintah Kota Kendari juga menyalurkan bantuan pangan dari Presiden berupa beras sebanyak 30 kilogram untuk kebutuhan tiga bulan kepada 27.660 kepala keluarga penerima manfaat kategori desil 1 hingga desil 4 di Kota Kendari.
Khusus di Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kendari, bantuan diberikan kepada 7.394 kepala keluarga, terdiri atas 3.760 kepala keluarga di Kecamatan Kendari Barat dan 3.634 kepala keluarga di Kecamatan Kendari.
Wali Kota mengimbau masyarakat yang merasa tidak berhak menerima bantuan maupun yang belum terdata agar segera melaporkan kepada Ketua RT, RW, atau Lurah untuk dilakukan pembaruan data melalui Dinas Sosial.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga.
