Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Puuwatu, Rabu (7/10/2026), Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menemukan seorang pengantri Pertalite yang menggunakan barcode kendaraan lain.
Temuan itu terungkap saat Sudirman bersama Kepala Dinas Perdagangan, Kasat Pol PP, Kasat Lantas, serta Tim Bapenda Kota Kendari melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang sedang mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Sudirman kemudian meminta pengantri tersebut diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemkot Kendari juga akan menelusuri kendaraan yang barcode-nya digunakan, termasuk pemilik kendaraan tersebut.
“Kita akan amankan di kantor dulu, sambil kita mau cari mobilnya siapa yang dia mau pakai. Jangan sampai mobil yang dia pakai itu memang tidak tahu kalau dipakai barcode-nya,” kata Sudirman.
Menurut Sudirman, penggunaan barcode kendaraan lain menjadi salah satu temuan dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Kendaraan yang mengantre diketahui menggunakan barcode yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan yang akan mengisi Pertalite.
“Ini salah satu contoh kita dapati, sementara mengantri sudah mau diisi dengan barcode yang berbeda,” ujarnya.
Sudirman menyebut temuan serupa sebelumnya juga terjadi saat sidak di SPBU Anggoeya. Dalam pemeriksaan tersebut, Pemkot Kendari menemukan lima kasus yang berkaitan dengan penggunaan barcode dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Pengawasan, kata dia, akan dilakukan secara berkelanjutan dan menyasar sejumlah SPBU di Kota Kendari. Pemkot bahkan tidak akan menginformasikan terlebih dahulu lokasi SPBU yang menjadi sasaran pemeriksaan berikutnya.
“Kemarin ada lima kita dapat temuan, dan ini kita akan terus lakukan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, dan ini setiap hari akan kita lakukan,” tegasnya.
Selain menemukan penggunaan barcode yang tidak sesuai, Sudirman juga menyampaikan adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu di lingkungan SPBU yang memberikan jaminan kepada pengantri sehingga berani menggunakan barcode kendaraan lain. Dugaan tersebut masih akan ditelusuri melalui pemeriksaan lebih lanjut.
Pemkot Kendari menilai penggunaan barcode yang tidak sesuai dapat mengganggu ketertiban distribusi BBM bersubsidi. Sistem barcode diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan identitas kendaraan.
Sidak tersebut juga melibatkan aparat kepolisian dan Tim Bapenda Kota Kendari. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada distribusi Pertalite, tetapi juga menyasar kelengkapan administrasi kendaraan dan kepatuhan pembayaran pajak.
Sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan ditindak oleh kepolisian melalui penilangan. Sementara itu, Tim Bapenda memeriksa kendaraan yang diketahui memiliki tunggakan pajak.
Pengawasan terpadu ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Kendari bersama aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban antrean BBM bersubsidi, mencegah penyalahgunaan barcode, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan kendaraan dan kewajiban pajak.
Sudirman memastikan sidak akan terus dilakukan di sejumlah SPBU di Kota Kendari. Pemerintah berharap pengawasan rutin tersebut dapat mencegah penggunaan barcode kendaraan lain dan mempersempit celah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
