Portal.id, KENDARI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah membangun 10.000 hunian pekerja sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat tingkat menteri yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko), Rabu (15/11/ 2025).
Program ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menugaskan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan sarana kesejahteraan peserta (SKP) berupa hunian layak dan terjangkau bagi pekerja Indonesia.
Langkah awal diwujudkan melalui pencanangan pengembangan Griya Pekerja di Gedung Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Program ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan hunian sewa bagi pekerja.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan penyediaan hunian pekerja adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada tenaga kerja.
Menurutnya, langkah tersebut adalah upaya bersama untuk mewujudkan komitmen kita untuk mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan lokasi transportasi serta tempat kerja umum mereka.
“Pasar Minggu ini tempat yang strategis. Terima kasih Pak Dirut dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan yang insyaallah bersama kita semua, berkomitmen setidak-tidaknya ada lima titik dan minimal sepuluh ribu pekerja yang akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal,” ujar Muhaimin.
Ia juga mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga agar pemberdayaan pekerja berjalan lebih komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas, produktivitas, hingga kesejahteraan keluarga.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari turut mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang melanjutkan pembangunan Griya Pekerja seperti sebelumnya di Batam.
“Apa yang dikerjakan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi inspirasi bagi lembaga lain untuk ikut berkontribusi dalam penanganan kebutuhan pekerja. Mudah-mudahan BPJS Ketenagakerjaan bisa mengajak pihak lain bergotong royong menyelesaikan berbagai persoalan,” tutur Qodri.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menegaskan, program Griya Pekerja merupakan bagian dari perlindungan menyeluruh bagi peserta.
“Kami tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kerja, tetapi juga membantu meringankan beban hidup melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Inilah bentuk nyata kehadiran negara untuk pekerja Indonesia,” kata Pramudya.
Berdasarkan master plan Griya Pekerja 2025 – 2029, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pembangunan di lima wilayah industri strategis, yakni Jakarta, Cikarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, dengan total lebih dari 2.100 kamar baru yang mampu menampung 8.500 pekerja hingga 2029.
Selain menekan biaya hidup para pekerja, program ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di sekitar kawasan industri melalui penciptaan lapangan usaha, peningkatan daya beli, dan penguatan ekosistem sosial yang produktif.
“Griya Pekerja bukan hanya tempat tinggal, tapi simbol nyata dari upaya bersama menghadirkan kesejahteraan berkelanjutan. Kami ingin memastikan pekerja Indonesia tidak hanya terlindungi, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama untuk kemajuan bangsa,” jelasnya.
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari Gatot Prabowo menyambut baik program ini.
“Kami turut menyambut baik program ini, dan semoga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja,” pungkas Gatot
