Portal.id, KENDARI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara (Sultra) memperluas jangkauan perlindungan pekerja formal dan informal melalui kolaborasi multisektor bersama Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kendari.
Langkah ini diambil guna memastikan hak-hak konstitusional buruh atas rasa aman saat bekerja dapat terpenuhi secara merata.
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kendari, Selasa (19/5/2026), kedua lembaga sepakat bahwa jaminan sosial merupakan instrumen krusial untuk menekan dampak finansial akibat kecelakaan kerja.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra, Luky Julianto, menegaskan perlunya kesadaran kolektif dari berbagai pihak untuk saling mengawasi status kepesertaan para pekerja. Menurutnya, perlindungan ini bertindak sebagai jaring pengaman bagi keluarga buruh jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Jaminan sosial bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak konstitusional setiap pekerja untuk dapat bekerja dengan tenang,” ujar Luky.
“Risiko kerja dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa bisa diprediksi. Oleh karena itu, jaminan sosial adalah kebutuhan mendasar untuk memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarga,” tambhnya.
Bagi organisasi buruh, keberadaan jaminan ini menjadi benteng pertahanan utama saat pekerja menghadapi situasi darurat di lapangan. Program ini diharapkan dapat meminimalkan kerentanan ekonomi yang kerap membayangi pekerja kelas pekerja saat tertimpa musibah.
Ketua KSBSI Kendari, Iswanto Sugiarto, menyatakan jaminan perlindungan ini idealnya melekat pada setiap aktivitas profesi masyarakat tanpa terkecuali.
“Sekiranya program ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama untuk meminimalisasi ketika terjadi musibah yang tentunya tidak diinginkan,” pungkas Iswanto.
Sebagai bentuk peresmian sinergi tersebut, agenda ini diakhiri dengan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada sejumlah perwakilan buruh di bawah naungan KSBSI Kendari.
