Kendari, portal.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) memimpin Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan Provinsi Sultra Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/8/2026).
Apel tersebut dihadiri oleh Unsur Forkopimda Sultra, Ketua DPRD Sultra, Pj Sekda Sultra, para Pejabat Pemprov Sultra, serta dihadiri sejumlah Wali Kota/Bupati se-Sultra, diantaranya Wali Kota Kendari, Bupati Konawe Selatan, Bupati Konawe Utara, Bupati Bombana dan Plt. Bupati Kolaka Timur.
Dalam arahannya, Gubernur ASR menegaskan bahwa ancaman Karhutla dan kekeringan yang selalu muncul saat musim kemarau harus diantisipasi melalui strategi yang terukur. Menurutnya, perubahan iklim global membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana.
“Saya mengingatkan, jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi, tapi betul-betul menganggap bahwa kita benar-benar siap menghadapi bencana itu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, paradigma penanggulangan bencana kini telah bergeser dari pendekatan reaktif menjadi pencegahan dan pengurangan risiko. Karena itu, kesiapsiagaan harus didukung data yang akurat, perkembangan ilmu pengetahuan, perencanaan terpadu, serta komando lapangan yang jelas.
Berdasarkan laporan Stasiun Klimatologi BMKG Sultra Juli 2026 dan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sultra 2022–2026, terdapat tujuh daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap Karhutla, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Baubau. Sementara itu, seluruh kabupaten dan kota di Sultra berada pada kategori risiko tinggi terhadap bencana kekeringan.
Kondisi tersebut diperkirakan semakin meningkat saat puncak musim kemarau pada September hingga Oktober 2026, dengan durasi kekeringan yang diperkirakan mencapai 21 dasarian.
Menghadapi situasi itu, Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota segera mengaktifkan posko siaga bencana melalui BPBD masing-masing. Koordinasi lintas sektor juga harus diperkuat, terutama pada sektor pangan, sumber daya air, energi, serta lingkungan.
Untuk wilayah rawan Karhutla, patroli terpadu dan deteksi dini titik panas diminta terus ditingkatkan. Dinas Kehutanan, Manggala Agni, BKSDA, TNI, dan Polri diminta memperketat pengawasan, khususnya di kawasan hutan lindung dan daerah berisiko tinggi.
“Setiap ada laporan titik api, tim Satgas Pemadam Kebakaran harus segera tiba di lokasi sebelum api membesar,” ujarnya.
ASR juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar juga harus terus digencarkan kepada masyarakat.
Selain mengantisipasi Karhutla, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah menghadapi potensi krisis air bersih. Penyediaan sumber air alternatif, distribusi air menggunakan truk tangki, hingga kesiapan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi dampak debu menjadi bagian dari upaya mitigasi yang harus dilakukan.
Pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian. BPBD Sultra diminta mengoptimalkan data, pemantauan satelit BMKG, big data, serta aplikasi digital Lapor Bencana secara real-time sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Menutup arahannya, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Pencegahan itu jauh lebih baik daripada kita melakukan pengobatan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sultra menyerahkan bantuan sarana mitigasi berupa mesin penyedot air sebagai dukungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan di berbagai daerah.
