Kendari, portal.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari menggelar Rapat Koordinasi Hasil Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Rapat Bappeda Kota Kendari, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kendari serta berbagai pihak terkait yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 guna menyelaraskan hasil verifikasi usulan Pokir DPRD dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhammad Saiful, menjelaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Kendari pada tahun mendatang.
“Pokir DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses, kunjungan kerja, dan berbagai bentuk komunikasi langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, setiap usulan yang masuk perlu melalui proses verifikasi secara cermat agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Muhammad Saiful menegaskan bahwa proses verifikasi tidak hanya bertujuan menyeleksi usulan, tetapi juga memastikan program dan kegiatan yang direncanakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Seluruh usulan yang diakomodasi harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam membahas berbagai usulan yang telah masuk ke dalam rancangan akhir RKPD Tahun 2027. Kolaborasi yang kuat dinilai mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, masing-masing perangkat daerah memaparkan hasil kajian dan pertimbangan teknis terhadap usulan Pokir DPRD yang telah diverifikasi. Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kewenangan pemerintah daerah, ketersediaan anggaran, serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi.
Melalui forum itu, berbagai usulan yang memerlukan penyesuaian dibahas bersama guna menghasilkan keputusan yang objektif dan tepat sasaran.
Muhammad Saiful menambahkan, seluruh program dan kegiatan yang nantinya diakomodasi dalam RKPD harus mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, mendukung pencapaian target indikator pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari.
“Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui pendekatan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia berharap seluruh tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 dapat berjalan sesuai jadwal sehingga dokumen tersebut segera ditetapkan dan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah.
Melalui rapat koordinasi hasil verifikasi Pokir DPRD ini, Pemerintah Kota Kendari optimistis RKPD Tahun 2027 akan menjadi dokumen perencanaan yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
