Tanggerang, Portal.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menandatangani nota kesepahaman (MOU/Memorandum Of Understanding) tentang percepatan penurunan stunting, Kamis (31/8/2023).
Nota kesepahaman itu ditandatangani Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Ketua HIPMI Akbar Himawan Buchari dalam Rakernas XVIII HIPMI yang dibuka dan dihadiri Presiden Joko Widodo di ICE-BSD, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani itu HIPMI dan BKKBN berkomitmen untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melalui program percepatan penurunan stunting.
Dalam arahan pembukaan Rakernas XVIII HIPMI, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pada tingkat kompetisi masyarakat Indonesia kini berhasil naik 10 peringkat di dunia.
Hal itu menunjukkan betapa SDM di Indonesia kini memiliki peningkatan daya saing di tingkat dunia.
“Persaingan kompetisi antar negara saat ini betul-betul sangat sengit sekali baik dalam memperebutkan pasar ekspor, investasi, semuanya. Dan kita patut bersyukur bahwa IMD global competitiveness index di tahun 2023 Indonesia naik ranking dari 44 ke 34 naik 10 peringkat. Ini masuk dalam kategori tertinggi di dunia karena lompatannya 10 peringkat,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden juga mendorong para pengusaha muda sebagai bagian dari bonus demografi yang kini dialami Indonesia juga melakukan hilirisasi dalam tiap usahanya. Hilirisasi tak hanya pada tambang tetapi usaha-usaha UMKM juga dapat dilaksanakan hilirisasi.
“Kalau semua kita hilirisasikan hitung-hitungan Bappenas itu 10 tahun yang akan datang pendapatan perkapita kita akan mencapai 10.900 USD. 15 tahun lagi akan muncul angka 15.800 USD income perkapita kita di Indonesia Emas tahun 2045 akan muncul kurang lebih 25.000 USD income per kapita kita. Inilah goal tujuan kita,” jelas Joko Widodo.
Sementara itu usai menandatangani nota kesepahaman, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berharap MoU dengan HIPMI tidak hanya dalam pengentasan stunting tapi juga Bonus Demografi yang dikelola dengan baik bisa menurunkan kesenjangan dan mengeluarkan Indonesia dari middle income trap.
“Saya kira BKKBN harus bekerjasama dengan baik dengan HIPMI tidak hanya masalah stunting yang kemudian para pengusaha ini bisa ikut bersama-sama dengan kegiatan CSR nya untuk percepatan penurunan stunting. Tapi juga yang kedua masalah bonus demografi yang ada di Indonesia ini kan petanya kan beda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Sebetulnya strategi bisnis di masing-masing wilayah itu bisa berbeda sesuai dengan bonus demografi kita di masing-masing wilayah. Saya berharap kesenjangan demografi yang ada di Indonesia ini juga kemudian akan menentukan kapan kita itu keluar dari jebakan middle income trap sebetulnya. Karena kalau suatu wilayah yang sudah bonus itu kan pendapatan perkapita nya mestinya harus naik pesat ya,” kata Hasto.
Menurut Hasto, sangat perlu dipetakan sesuai dengan demografi penduduk masing-masing. Juga menjadi pertanyaan ketika ada suatu daerah yang bonus demografinya sudah menutup tapi pendapatan perkapita nya belum naik. Itu yang harus diperhatikan.
