Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk komitmen mendukung keberhasilan program prioritas nasional sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Saat ini, Program MBG di Kota Kendari telah menjangkau 107.677 penerima manfaat yang terdiri dari 91.126 peserta didik dan 16.551 ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Program tersebut juga melibatkan sekitar 2.000 relawan dan 273 pemasok lokal.
Komitmen penguatan pengawasan itu dibahas dalam pertemuan evaluasi dan penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Kendari dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Senin (25/5/2026). Pertemuan dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, bersama jajaran perangkat daerah dan perwakilan BGN Pusat.
Wali Kota Siska Karina Imran menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi daerah melalui pelibatan UMKM, koperasi, dan tenaga kerja lokal.
“Program ini bukan hanya tentang makanan bergizi bagi peserta didik, tetapi juga bagaimana masyarakat lokal dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung melalui keterlibatan UMKM, koperasi, dan tenaga kerja daerah,” ujar Siska.
Berdasarkan data BGN, Kota Kendari saat ini memiliki 39 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dari total 41 titik yang direncanakan. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 60 titik layanan yang tersebar di seluruh wilayah kota.
Seiring meningkatnya jumlah layanan, Pemkot Kendari menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional. Seluruh pengelola SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta memenuhi ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
Wali Kota mengungkapkan hasil peninjauan lapangan masih menemukan beberapa titik layanan yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Karena itu, pemerintah meminta seluruh pengelola segera melakukan perbaikan demi menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.
“Keamanan makanan anak-anak dan dampak lingkungan tidak boleh diabaikan. Semua SPPG wajib memenuhi SOP dan standar higiene yang berlaku,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemkot Kendari juga membentuk satuan tugas khusus yang bertugas memantau berbagai program strategis nasional, termasuk MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Menurut Siska, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral dalam memastikan keamanan dan keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.
Selain aspek kesehatan dan lingkungan, Pemkot Kendari juga menaruh perhatian besar terhadap dampak ekonomi yang dihasilkan program tersebut. Pemerintah meminta agar tenaga kerja pada seluruh SPPG diprioritaskan bagi warga ber-KTP Kota Kendari guna membantu menekan angka pengangguran.
Di sisi lain, kebutuhan bahan baku program diharapkan berasal dari UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat agar perputaran anggaran dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah.
“Kami ingin uang yang berputar dari program ini benar-benar dirasakan masyarakat Kendari, mulai dari pemasok bahan pangan hingga tenaga kerja,” katanya.
Sementara itu, perwakilan BGN, Arman, mengapresiasi keseriusan Pemkot Kendari dalam mengawal pelaksanaan Program MBG. Bahkan, Kendari ditetapkan sebagai salah satu daerah sampel nasional untuk evaluasi program, khususnya pada indikator pemberdayaan masyarakat dan pelibatan pelaku usaha lokal.
Menurut Arman, keterlibatan dalam rantai pasok MBG mendorong banyak pelaku usaha di Kendari mulai melengkapi legalitas usaha, sertifikat higiene, hingga sertifikasi halal.
“Ini dampak yang sangat positif karena program tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan usaha lokal,” ujarnya.
Data BGN menunjukkan, pelaksanaan Program MBG di Kendari saat ini menghasilkan perputaran anggaran sekitar Rp1,6 miliar setiap hari. Nilai tersebut dinilai menjadi peluang besar dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Melalui penguatan pengawasan, standarisasi layanan, dan pelibatan ekonomi lokal, Pemkot Kendari berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (ADV)
