Portal.id, NASIONAL – Ketergantungan pengusaha UMK pedesaan pada jerat rentenir dan pinjaman informal ilegal masih menjadi salah satu beban utama kemiskinan struktural di daerah. Sebagai instrumen keuangan yang paling dekat dengan kultur masyarakat lokal, Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS) kini diposisikan kembali sebagai tameng pelindung modal pedagang kecil.
Keberpihakan pada sektor riil ini dibuktikan dengan dominasi porsi penyaluran kredit UMKM oleh BPR yang telah menembus angka 50,07 persen dari keseluruhan total pembiayaan per Maret 2026.
Untuk memaksimalkan dampak sosial tersebut, OJK mulai mengintegrasikan jaringan BPR dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah ini dilakukan guna memperluas jangkauan skema Kredit Melawan Rentenir (KMR) serta pembiayaan khusus sektor pertanian terintegrasi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan kedekatan geografis dan sosiologis BPR dengan pelaku usaha di daerah harus dimanfaatkan sebagai senjata utama memutus ekosistem lintah darat.
“BPR dan BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan,” ujar Dian, dikutip dari laman OJK, Selasa (2/6/2026).
Oleh sebab itu, Dian menekankan pentingnya regulasi terarah seperti Roadmap BPR/BPRS 2024 – 2027 untuk memastikan fungsi intermediasi perbankan rakyat berjalan optimal langsung ke jantung perekonomian warga di wilayah sekitar.
