Portal.id, NASIONAL – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menyoroti kinerja lini bisnis Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah yang kerap didera persoalan klasik — tata kelola yang lemah, intervensi politik lokal, hingga tingginya rasio kredit macet. Guna menyelamatkan aset daerah tersebut, regulator mendesak dilakukan restrukturisasi radikal melalui skema aliansi strategis.
Strategi baru yang kini dipacu OJK adalah mendorong penggabungan atau konsolidasi BPR-BPR pelat merah di bawah kendali Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat selaku pemegang saham utama.
Melalui pola holdingisasi atau sinergi operasional, BPD yang memiliki kapasitas modal dan sistem manajemen risiko yang lebih modern diwajibkan melakukan transfer teknologi serta pembenahan tata kelola bagi BPR di bawah naungannya. Langkah ini diharapkan mampu membersihkan BPR dari praktik manajemen yang tidak profesional di tingkat kabupaten dan kota.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dikutip dari laman OJK, Selasa (2/6/2026) mengonfirmasi penguatan peran perbankan di daerah tidak lagi bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keselarasan ekosistem keuangan milik daerah.
“Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perbankan terhadap penyaluran kredit untuk level mikro dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola di BPR dan BPRS, sehingga dapat memperkuat struktur perekonomian daerah sekaligus menopang daya saing nasional,” pungkas Dian.
