Kendari, portal.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kekeringan panjang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta potensi sebaran asap yang mengancam sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi penanganan kekeringan dan karhutla yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sultra, Kamis (22/10/2026).
Rapat dipimpin Kepala Pelaksana BPBD Sultra, La Ode Saifuddin, dan dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Sultra, Rony Yakob, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Sosial, unsur TNI-Polri, serta instansi terkait.
Asisten Administrasi Umum Setda Sultra, Rony Yakob, mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang sekaligus menyatukan langkah penanganan bencana bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh instansi terkait.
Menurut Rony, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla, sekaligus mengantisipasi potensi bencana lain yang dapat muncul akibat kondisi cuaca ekstrem berkepanjangan.
Ia menyebut Sultra menjadi salah satu daerah yang mengalami kemarau panjang. Karena itu, pemerintah provinsi perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi teknis guna memastikan kesiapan menghadapi berbagai dampak kekeringan.
“Koordinasi bersama seluruh pihak diperlukan agar langkah antisipasi dan penanganan dapat dilakukan secara terpadu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sultra, La Ode Saifuddin, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur terkait dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, serta instansi teknis meningkatkan pemantauan di lapangan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami karhutla. Penelusuran penyebab kebakaran juga perlu dilakukan, termasuk mengidentifikasi pihak yang diduga sengaja melakukan pembakaran apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Kabupaten Bombana dan Kolaka Timur menjadi dua wilayah yang masih mendapat perhatian dalam pemantauan potensi karhutla.
Saifuddin juga menegaskan pentingnya pelaporan perkembangan titik panas (hotspot) setiap hari kepada Gubernur Sultra. Pertukaran informasi antarinstansi perlu diperkuat agar potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani sebelum meluas.
“Pemantauan dan pelaporan harus dilakukan secara rutin sehingga setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti,” menjadi penekanan dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla di Sultra.
14 Daerah di Sultra Alami Hari Tanpa Hujan Ekstrem
Dalam rapat tersebut, Prakirawan BMKG Sulawesi Tenggara, Bismar Rahmat Adi, memaparkan perkembangan kondisi iklim dan potensi kekeringan di wilayah Sultra.
Ia menjelaskan, fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat masih memengaruhi kondisi cuaca di Sultra. Berdasarkan pembaruan data awal Oktober 2026, fenomena tersebut diprediksi bertahan hingga awal 2027 dan berpotensi menekan curah hujan.
Berdasarkan pemantauan BMKG per 20 Oktober 2026, sebanyak 14 daerah di Sultra mengalami hari tanpa hujan (HTH) kategori ekstrem panjang, yakni lebih dari 60 hari.
Daerah tersebut meliputi Kabupaten Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Kota Baubau, dan Kota Kendari.
Sementara itu, wilayah lainnya mengalami hari tanpa hujan kategori pendek, yakni berkisar 6–10 hari.
BMKG memprakirakan curah hujan di seluruh wilayah Sultra masih berada pada kategori rendah hingga akhir Oktober 2026, dengan intensitas maksimal 50 milimeter per dasarian atau periode sepuluh hari.
Memasuki November 2026, curah hujan diperkirakan mulai meningkat secara bertahap, terutama di wilayah utara Sultra. Meski demikian, kondisi curah hujan secara umum diprakirakan masih berada pada kategori rendah hingga menengah.
Sebagian besar wilayah Sultra diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada pertengahan hingga akhir Desember 2026. Adapun beberapa wilayah di Kabupaten Bombana diprediksi baru memasuki musim hujan pada awal Januari 2027.
Potensi peningkatan curah hujan secara bertahap perlu menjadi perhatian, terutama di wilayah selatan yang diprakirakan berpeluang mengalami curah hujan tinggi mulai Desember mendatang.
BMKG Pantau Hotspot dan Potensi Sebaran Asap
Selain perkembangan kekeringan, BMKG juga terus memantau titik panas dan potensi sebaran asap melalui citra satelit.
Bismar menjelaskan, kumpulan titik berwarna kuning dan merah pada citra pemantauan dapat mengindikasikan peningkatan peluang keberadaan titik panas. Namun, indikasi tersebut belum dapat memastikan bahwa kebakaran benar-benar terjadi sehingga tetap memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Di sisi lain, arah angin yang masih didominasi angin timuran berpotensi membawa asap dari wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Maluku, menuju Sulawesi Tenggara.
Kondisi tersebut membuat pemantauan titik panas, arah angin, dan sebaran asap perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak karhutla terhadap masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Sultra berharap seluruh unsur terkait dapat meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat pertukaran informasi, serta menyinergikan langkah pencegahan dan penanganan bencana.
Upaya tersebut diharapkan mampu menekan risiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus meminimalkan dampak kekeringan panjang yang masih berpotensi berlangsung hingga akhir tahun 2026.
