Portal.id, NASIONAL – Geografi kepulauan di wilayah Sulawesi selama ini menjadi salah satu ganjalan terbesar bagi perluasan inklusi keuangan formal. Menyikapi tantangan berat logistik tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai memosisikan kebijakan penggabungan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai batu loncatan untuk memodernisasi infrastruktur teknologi mereka.
Langkah menyatukan enam BPR di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) di bawah payung hukum PT BPR Pataru Laba bukan sekadar upaya menyelamatkan modal inti perbankan. Struktur modal baru hasil merger ini dirancang untuk mendanai transformasi digital agar bank rakyat memiliki kapasitas membangun sistem perbankan seluler (mobile banking) dan layanan daring.
Transformasi ini dinilai mendesak agar perbankan rakyat di daerah tidak kehilangan ceruk pasar akibat penetrasi perusahaan teknologi finansial (fintech). Penguatan teknologi pasca-merger ditargetkan mampu menyentuh masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar yang selama ini minim akses kantor cabang fisik.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, melalui keterangan resminya, Jumat (5/6/2026) menuturkan daya saing industri perbankan rakyat ke depan akan sangat ditentukan oleh inovasi layanan yang tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik.
“Melalui penguangan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BPR, memperkuat struktur permodalan, memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, dan meningkatkan peran aktif BPR dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat serta mendukung pengembangan layanan keuangan yang lebih inovatif dan digital di wilayah kepulauan Sulawesi,” ujar Muchlasin.
