Medan, Portal.id – Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, memaparkan sejumlah isu krusial dalam Sidang Pleno II Musyawarah Nasional (Munas) APEKSI XVIII yang digelar di Medan, Kamis (2/7/2026).
Wali Kota Kendari hadir langsung di Munas APEKSI XVIII di Medan bersama sejumlah kepala daerah lain yang tergabung dalam Komisariat Wilayah VI. Kehadiran Siska dalam forum nasional ini sekaligus menegaskan peran strategis Kota Kendari sebagai representasi pemerintah kota di kawasan timur Indonesia dalam forum pengambilan kebijakan tingkat nasional tersebut.
Laporan yang disampaikan dalam sidang pleno tersebut menyoroti sejumlah isu penting yang menjadi fokus utama pemerintah kota, terutama yang berkaitan dengan tantangan pembangunan di wilayah timur Indonesia yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.
Siska Karina Imran menekankan bahwa dalam pertemuan tersebut, Komwil VI berhasil menyusun sejumlah rekomendasi strategis mengenai upaya mempercepat perkembangan daerah sekaligus meningkatkan sinergi kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setidaknya terdapat enam isu pokok yang menjadi inti pembahasan sebagai tantangan utama pembangunan perkotaan modern saat ini.
Yang pertama menitikberatkan perlunya mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas. Pemerintah daerah dituntut menambah daya dukung fasilitas industri dan perdagangan, memperluas elektrifikasi kawasan terpencil, memberikan perumahan layak, dan mengaplikasikan layanan publik bervisi digital untuk efektivitas dan efisiensi.
“Percepatan infrastruktur dan konektivitas menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan industri, perdagangan, elektrifikasi desa, serta digitalisasi pelayanan publik harus berlanjut secara berkesinambungan,” ucap Siska Karina Imran.
Pada aspek sumber daya manusia, prioritas utama adalah memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk menekan angka stunting serta kematian ibu dan bayi, dan meningkatkan pendidikan vokasi serta aksesibilitas dengan adanya Unit Layanan Disabilitas.
Sementara itu, dalam pengelolaan pemerintahan, perhatian tertuju pada pengelolaan keuangan daerah dan penerapan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), dengan fokus pada kebijakan pembiayaan yang adil dan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Evaluasi skema pembiayaan untuk Program Strategis Nasional diusulkan oleh Komwil VI untuk meminimalkan beban kepada APBD dan memperjelas distribusi tanggung jawab finansial antara pusat dan daerah.
(Adv)
Editor : Ijal
