Mesin absensi yang tak bisa “dititipi” diam-diam mengubah peta belanja pegawai di Kota Kendari. Dari 14 instansi yang datanya terekam, 13 di antaranya membayar tunjangan lebih kecil ketimbang tahun lalu, totalnya hampir Rp1 miliar. Tapi justru ada satu dinas yang bergerak ke arah sebaliknya, dan angkanya menarik untuk dibaca.
Kendari, Portal.id – Selama bertahun-tahun, kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di banyak daerah lebih sering menjadi angka di atas kertas ketimbang fakta di lapangan. Tanda tangan bisa dititipkan, jam masuk bisa “dikondisikan”, dan tunjangan tetap cair penuh. Di Kota Kendari, kebiasaan itu kini berhadapan dengan sesuatu yang sulit dikompromikan: wajah.
Sejak Pemerintah Kota Kendari menerapkan sistem absensi berbasis pengenalan wajah (Face ID), catatan kehadiran ASN tidak lagi bergantung pada itikad baik. Dampaknya tidak berhenti pada disiplin, tetapi langsung terbaca di slip pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Hingga periode Januari-April 2026, selisih realisasi TPP PNS dibanding periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp897.342.783, nyaris menyentuh angka Rp1 miliar hanya dalam empat bulan. Angka ini bukan hasil pemotongan sepihak, melainkan konsekuensi dari kehadiran yang kini tercatat secara objektif: yang hadir penuh menerima penuh, yang tidak, menerima sesuai kenyataan.
Yang membuat data ini menarik bukan sekadar besarnya penghematan, melainkan polanya. Dari 14 organisasi perangkat daerah (OPD) yang terekam, 13 di antaranya membayar TPP lebih rendah dibanding 2025. Pengecualian satu-satunya datang dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, yang justru membayar Rp27,6 juta lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Angka minus di tengah deretan penghematan ini punya cerita tersendiri. Naiknya realisasi TPP bisa berarti tingkat kehadiran pegawai yang lebih solid, bertambahnya aktivitas, atau perubahan komposisi personel, sebuah pengingat bahwa sistem yang sama bisa “menghukum” yang lalai sekaligus “membayar penuh” yang rajin. Dengan kata lain, Face ID tidak otomatis berarti penghematan; ia hanya membuat angka jujur pada kenyataan.
Di sisi lain spektrum, sejumlah instansi mencatat selisih yang mencolok. Dinas Pertanian Kota Kendari menjadi penyumbang efisiensi terbesar dengan selisih Rp240,3 juta, disusul Badan Pendapatan Daerah Rp120,7 juta, Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp107,6 juta, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp92,2 juta.
Sebaliknya, ada pula instansi yang nyaris tak bergerak. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, misalnya, hanya berselisih Rp1,3 juta, pertanda kehadiran pegawainya relatif stabil dari tahun ke tahun, baik sebelum maupun sesudah Face ID diberlakukan.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari kajian dan perhitungan matang, bukan sekadar latah digitalisasi. Baginya, pemberian TPP harus berbanding lurus dengan disiplin dan kinerja.
Penerapan absensi Face ID bukan untuk mempersulit ASN, tetapi untuk memastikan bahwa setiap hak yang diterima sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab, ujarnya.
Siska menyebut sistem ini sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital, sebuah arah yang menempatkan data, bukan asumsi, sebagai dasar belanja pegawai.
Ke mana larinya Rp897 juta?
Pertanyaan yang wajar muncul, setelah dihemat, uang itu untuk apa? Wali Kota memastikan efisiensi dari pembayaran TPP akan dialihkan untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah. Ia berharap kebijakan ini sekaligus menjadi pemacu agar ASN terus meningkatkan etos kerja dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dengan capaian hampir Rp1 miliar hanya dalam empat bulan, penerapan absensi Face ID menempatkan Kendari sebagai contoh bagaimana satu instrumen sederhana dapat menyentuh dua persoalan sekaligus: disiplin birokrasi dan efisiensi anggaran. Jika tren ini berlanjut sepanjang tahun, angka penghematannya bisa berlipat, dan tantangan berikutnya bukan lagi soal mencatat kehadiran, melainkan memastikan penghematan itu benar-benar kembali kepada warga. (Adv)
