Portal.id, SULAWESI TENGGARA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya ribuan tambang ilegal yang merugikan negara dalam jumlah fantastis. Menurut laporan yang diterimanya, setidaknya ada 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia.
“Dari jumlah itu, potensi kerugian negara minimal mencapai Rp300 triliun,” ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (15/8/2025).
Tegasnya, persoalan tambang ilegal harus menjadi perhatian bersama. Ia meminta dukungan dari para wakil rakyat maupun partai politik untuk menuntaskan praktik yang merugikan rakyat tersebut.
Prabowo juga memberi peringatan keras bahwa siapa pun yang terlibat, termasuk pihak berpengaruh, tidak akan dilindungi.
“Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun (TNI/Polri), atau mantan jenderal. Tidak ada alasan, saya akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung peran partai politik. Ia menekankan jika ada kader partai yang terbukti terlibat, harus berani menjadi justice collaborator dan melaporkan.
“Sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan semua anggota partai, termasuk partai saya Gerindra. Kalau ada yang terlibat jadi justice collaborator, laporan saja. Meskipun Gerindra tidak akan saya lindungi,” jelasnya.
Prabowo mengaku sudah memberi instruksi kepada Panglima TNI dan Kapolri agar tidak ragu menindak. Ia meminta jika ada operasi di daerah, pasukan yang diterjunkan berasal dari provinsi lain.
“Saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau ke provinsi, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Teman-teman DPR sudah tahu keadaan yang sebenarnya,” ungkapnya.
Meski begitu, Prabowo membedakan antara rakyat kecil yang mencari nafkah dari menambang dengan pihak yang mengambil keuntungan besar lewat penyelundupan.
“Kalau rakyat yang menambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita atur. Tetapi jangan pakai alasan rakyat, tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Rahman, menuturkan pernyataan Prabowo perlu diikuti langkah konkret, transparan, dan tegas, untuk membongkar praktik penambangan ilegal serta para aktor di belakangnya.
Menurutnya, Prabowo seharusnya mengumumkan daftar nama perusahaan dan lokasinya.
“Presiden sudah bicara di forum resmi negara, berarti ini bukan isu kecil. Kalau benar ada 1.063 tambang ilegal, buktikan sekarang, umumkan daftar nama perusahaan, lokasi, dan aktor politik, militer, atau pengusaha yang bermain,” ujar Andi.
Andi membeberkan, Sultra menjadi salah satu provinisi yang memiliki potensi aktivitas. Salah satunya di Kabaena, Kabupaten Bombana, dan sejumlah daerah lain seperti Konawe Utara (Konut), Kolaka, Konawe Selatan (Konsel), Konawe Kepulauan (Konkep), dan Kolaka Utara (Kolut).
“Beberapa wilayah yang menjadi titik rawan tambang ilegal antara lain, Pulau Kabaena, Wawonii, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, dan Kolaka Utara. Dugaan keterlibatan aparat keamanan, pejabat politik, dan kelompok usaha besar dalam bisnis tambang nikel membuat aktivitas ilegal masif terjadi,” ungkapnya.
Katanya, Walhi Sultra sudah melaporkan 29 perusahaan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia pada Kamis, 3 Juli 2025. Dari 29 perusahaan itu, 14 perusahaan yang terdiri dari 6 tambang nikel dan 8 tambang batu bara.
“Kita menunggu keberanian Prabowo untuk menjalankan apa yang diucapkannya. Jangan hanya gertakan di podium saja,” tandasnya.
