Portal.id, KENDARI – Polemik internal di tubuh Yayasan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) memasuki babak baru. Ketua Pembina Yayasan Unsultra, Nur Alam, secara terbuka menuding adanya campur tangan pemerintah daerah dalam urusan rumah tangga yayasan yang seharusnya bersifat mandiri.
Tudingan ini muncul setelah beredarnya undangan resmi agenda Pelantikan Rektor Unsultra Periode 2025 – 2029. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (31/12/2025) di Hotel Claro Kendari. Hal yang menjadi sorotan adalah dicantumkannya nama Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka dalam susunan acara untuk memberikan sambutan resmi.
Menurut Nur Alam, kehadiran unsur pemerintah dalam agenda pelantikan tersebut merupakan bukti nyata adanya upaya intervensi terhadap kewenangan yayasan.
“Dengan adanya undangan pelantikan yang dibuat oleh pihak Rektor Andi Bahrun bersama Saudara Yusuf, dan di dalam agendanya gubernur diberikan ruang sambutan, maka ini mengonfirmasi adanya campur tangan gubernur dalam persoalan yayasan,” tegas Nur Alam, Selasa (30/12).
Gubernur Diminta Tetap Jadi Stabilisator, Bukan Berpihak
Mantan Gubernur Sultra dua periode ini menilai kehadiran pejabat publik dalam konflik internal lembaga pendidikan sangatlah tidak elok. Ia berpendapat bahwa keterlibatan gubernur dalam agenda tersebut memperkuat dugaan adanya tekanan politik terhadap tata kelola yayasan.
“Ini membuktikan bahwa gubernur ikut terseret dalam perkara internal yayasan. Tidak seharusnya pejabat publik masuk dalam ranah yang merupakan kewenangan penuh yayasan,” lanjutnya.
Nur Alam juga mengingatkan peran krusial seorang kepala daerah yang seharusnya berdiri di tengah sebagai penengah, bukan justru memihak salah satu kubu dalam konflik internal.
“Seharusnya seorang gubernur tidak terlibat dalam lembaga internal yayasan. Gubernur adalah stabilisator daerah dan tidak boleh memberi keberpihakan kepada siapa pun,” tambah Nur Alam.
Langkah Tegas Yayasan
Menyikapi beredarnya undangan yang mencantumkan nama gubernur tersebut, Nur Alam menyatakan pihak yayasan tidak akan tinggal diam. Langkah-langkah strategis akan diambil guna memastikan lembaga pendidikan tersebut tetap berjalan sesuai aturan main dan bebas dari tekanan pihak luar.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra maupun Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka terkait tudingan intervensi tersebut. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
